Apa Itu Judicial Review dan Bagaimana Mekanismenya di MK?
Apa Itu Judicial Review dan Bagaimana Mekanismenya di MK?
Judicial review atau uji materi adalah proses hukum di mana pengadilan menilai keabsahan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. Proses ini menjadi sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan judicial review memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Salah satu fungsi utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik atas permohonan individu maupun kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu peraturan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.
Mekanisme judicial review di MK dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan oleh MK. Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah permohonan tersebut layak untuk dilanjutkan. Jika memenuhi syarat, MK akan menjadwalkan sidang untuk mendengarkan argumen dari pemohon dan pihak terkait lainnya. Proses ini bersifat terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang dan mengetahui bagaimana keputusan diambil.
Setelah mendengarkan semua argumen, MK akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Jika MK memutuskan bahwa undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa judicial review bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga legislatif kepada rakyat dan konstitusi.
Pentingnya judicial review dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat memiliki saluran untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Selain itu, judicial review juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan judicial review sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.
Post a Comment for "Apa Itu Judicial Review dan Bagaimana Mekanismenya di MK?"